Gerakan Reformasi 1998 mengangkat isu menolak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Nepotisme yang dilakukan rezim Orba saat itu dianggap sebagai sesuatu yang berlawanan dengan demokrasi. Demokrasi "secara teoritis" memberi ruang yang sama bagi tiap warga negara untuk berkompetisi diranah politik. Hal ini berlawanan dengan Nepotisme yang memberi jalan pintas bagi anak anak tertentu untuk masuk dalam ranah politik.
============================== 494 tahun lalu ============================
Arung Matowa* Wajo La Tadampare Puang ri Maggalatung** sudah mulai uzur. Ia berwasiat agar kelak digantikan oleh "anaknya". Sementara, 47 tahun sebelumnya, orang Wajo sudah bersepakat. Jabatan Arung Matowa tidak boleh diwariskan tetapi dipilih melalui hadat Wajo. Tiga bulan lamanya hadat Wajo bersidang, namun tidak ada kata sepakat.
Hadat Wajo terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu tetap bertahan bahwa Wajo tidak boleh meninggalkan konstitusinya. Yaitu, jabatan Arung Matowa tidak dapat diwariskan. Kubu yang lain berpendapat bahwa La Tadampare adalah raja Wajo yang sangat berjasa. Sehingga tidak mengapa bila wasiatnya dikabulkan sebagai bentuk terimakasih orang Wajo pada La Tadampare.
Saat sidang yang menjemukan itu, seorang anak kecil yang berusia sekitar 8 tahun yaitu La Paturusi To Maddualeng tertawa mendengar riuh sidang di Baruga***. Dari bawah, sambil memainkan kemiri****, ia memandang remeh persoalan rumit yang membingungkan orang Wajo. Salah seorang Hadat Wajo mencoba untuk mendengar pendapat La Paturusi, namun ayah La Paturusi seorang anggota Hadat yang lain mengabaikannya sebab dianggap masih anak anak.
Sidang yang tak kunjung usai itu terus berlangsung sehingga Hadat Wajo mendesak ayah La Paturusi yaitu La Tiringeng agar mendengar masukan La Paturusi. Akhirnya diiyakan. Maka diusunglah La Paturusi menuju rumah Arung Matowa. Dari balik jendela, La Tadampare bersedih melihat hal tersebut. Dalam hatinya, mengapa orang Wajo mesti mengutus seorang anak kecil untuk menjawab permintaan wasiatku.
Setelah naik kerumah La Tadampare, maka La Paturusi dipersilahkan duduk. Ia pun mulai berbicara. Dengan lantang La Paturusi mengatakan bahwa, siapapun orang tuanya bila seseorang menghendaki kebaikan bagi tanah Wajo, maka itulah anakmu. Namun, walaupun itu anak kandungmu, bahkan keluar dari biji matamu, namun tidak menghendaki kebaikan bagi tanah Wajo maka dia bukan anakmu.
Mendengar jawaban La Paturusi, maka La Tadampare Puangrimaggalatung pun puas. Ia bisa turun tahta dengan tenang.
========================== kembali ke tahun 2014 ===========================
Demokrasi, seperti yang dikatakan sebelumnya, sebenarnya sangat baik. Sebab memberi ruang setara kepada warga negara untuk berkompetisi secara politik tanpa mempersoalkan asal usulnya. Tetapi sayangnya, justru menutup ruang bagi orang yang "kebetulan" terlahir dari orang tua yang bergaris nasib sebagai pejabat.
Karena alasan menolak "nepotisme" maka seorang keluarga dekat Bupati/Walikota/Gubernur tidak boleh berkontestasi dipanggung politik. Demokrasi justru menjadi tidak demokratis. Orang orang menolak nepotisme dengan alasan bahwa "Tidak seorang pun yang memilih dilahirkan dari orang tua yang melahirkannya". Sehingga ruang kontestasi harus dibuka secara adil. Tetapi disaat yang sama, "Tidak ada seorang pun yang memilih dilahirkan dari orang tua pejabat". Sayangnya, ruang kontestasi justru ditutup secara tidak adil. Standar ganda pastinya.
Jika alasan keluarga pejabat dilarang untuk masuk ruang kontestasi karena dikhawatirkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Maka solusinya adalah membangun sistem yang kuat agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Bukannya menutup ruang kontestasi keluarga pejabat. Substansi persoalan sebenarnya adalah komitmen untuk membangun. Siapapun itu, apakah anak pejabat atau anak orang biasa, selama punya komitmen dan tentunya kemampuan, maka ruang kontestasi bagi mereka haruslah dibuka sama lebarnya. Ini demokrasi bukan ?
Saya ingin katakan bahwa, apa yang Bangsa Indonesia persoalkan hari ini adalah hal yang sudah dituntaskan oleh kerajaan Wajo 494 tahun lalu. Tetapi memang kita malas belajar dari sejarah. Atau mungkin sejarah tidak perlu dipelajari lagi, entah lah. Saya cuma tertawa sebagaimana La Paturusi tertawa melihat Hadat Wajo 494 tahun lalu.
* Arung Matowa adalah gelar raja utama di kerajaan Wajo. Sebelumnya gelar raja adalah Batara Wajo. Sebuah jabatan yang bersifat Monarki Absolut. Sedang Arung Matowa bersifat Monarki Konstitusional. Perubahan gelar ini mengikuti perubahan sistem konstitusi melalui Perjanjian Lapadeppa yang berisi pengakuan hak hak rakyat Wajo,
** La Tadampare Puangrimaggalatung, Arung Matowa Wajo IV. Berkuasa sekitar tahun 1491-1521. Ia adalah raja Wajo yang paling sukses sepanjang sejarah Wajo
*** Baruga adalah bangunan kayu bertiang khas Sulawesi Selatan, tempat diadakannya rapat atau musyawarah.
**** Permainan tradisional dimasa lalu sebelum kelereng dimainkan
* Arung Matowa adalah gelar raja utama di kerajaan Wajo. Sebelumnya gelar raja adalah Batara Wajo. Sebuah jabatan yang bersifat Monarki Absolut. Sedang Arung Matowa bersifat Monarki Konstitusional. Perubahan gelar ini mengikuti perubahan sistem konstitusi melalui Perjanjian Lapadeppa yang berisi pengakuan hak hak rakyat Wajo,
** La Tadampare Puangrimaggalatung, Arung Matowa Wajo IV. Berkuasa sekitar tahun 1491-1521. Ia adalah raja Wajo yang paling sukses sepanjang sejarah Wajo
*** Baruga adalah bangunan kayu bertiang khas Sulawesi Selatan, tempat diadakannya rapat atau musyawarah.
**** Permainan tradisional dimasa lalu sebelum kelereng dimainkan
